IQPlus, (21/7) - PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau Rights Issue, perubahan kegiatan usaha utama, serta transaksi material dan afiliasi.

Berdasarkan Keterbukaan Informasi yang dirilis pada 20 Juli 2026, perseroan berencana mengalihkan bisnis utamanya dari bidang media dan percetakan menjadi aktivitas perusahaan induk (holding). Langkah transformasi strategis ini ditandai dengan diversifikasi usaha ke sektor pertambangan batu bara kokas (coking coal).

Dalam aksi korporasi tersebut, FORU bermaksud menerbitkan sebanyak-banyaknya 215.096.316.400 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga pelaksanaan Rp126 per saham. Pengendali perseroan, IMR Asia Holding Pte Ltd (IMR AH), akan melaksanakan HMETD miliknya sebanyak 165.216.755.166 lembar saham melalui mekanisme penyetoran modal dalam bentuk selain uang (inbreng).

Aset yang diinbrengkan berupa 10.780 saham seri A atau setara 49% kepemilikan saham pada PT Borneo Prima (BP) senilai Rp20,81 triliun. Adapun sisa dana dari penawaran umum porsi publik yang diterima dalam bentuk tunai direncanakan akan disalurkan sebagai pinjaman kepada BP untuk membiayai modal kerja operasional pertambangan. Aksi inbreng ini mengacu pada kepemilikan BP yang mengelola area konsesi pertambangan seluas 15.000 hektare di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan total estimasi cadangan batu bara mencapai 87,7 juta ton.

Manajemen FORU menjelaskan bahwa pergeseran fokus usaha ini mempertimbangkan prospek positif industri batu bara metalurgi yang menjadi bahan baku utama pembuatan baja. Pasokan domestik batu bara kokas di Indonesia saat ini dinilai masih sangat terbatas dan bergantung pada impor, sementara ekspansi kapasitas industri baja global seperti di India menciptakan ruang penyerapan pasar yang luas.

Meskipun mengalihkan bisnis utama ke holding, kegiatan usaha lama perseroan di bidang jasa periklanan, kehumasan, hingga percetakan akan tetap dijalankan melalui entitas-entitas anak usaha. Kendati demikian, aksi korporasi ini berdampak pada porsi kepemilikan pemegang saham. Bagi pemegang saham publik yang tidak menggunakan haknya dalam PMHMETD I ini, potensi dilusi kepemilikan saham diperkirakan dapat mencapai maksimum sebesar 99,78%.

Selain itu, kepemilikan saham IMR AH pasca-transaksi akan meningkat dari 76,81% menjadi hingga 99,94% apabila pemegang saham publik tidak mengeksekusi HMETD mereka. Keseluruhan rencana transaksi material, transaksi afiliasi, perubahan kegiatan usaha, hingga penambahan modal ini akan dimintakan persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Perseroan mengagendakan penyelenggaraan RUPSLB tersebut pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang.