KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan kembali menggulirkan wacana penjualan avtur oleh pihak swasta jika harga bahan bakar pesawat tersebut masih mahal. Pasalnya, banyak maskapai yang menutup rute penerbangan demi menghemat biaya avtur yang dianggap terlalu tinggi.

Mengenai peluang swasta masuk ke bisnis avtur, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Muhammad Ibnu Fajar mengatakan, pihaknya siap mendukung agenda yang berkaitan dengan upaya efisiensi. "Nanti kita lihat kebijakan konkretnya seperti apa," ujar dia kepada KONTAN, Selasa (26/11).

Ibnu menjelaskan, BPH Migas akan mendukung dari sisi regulasi. Nantinya setiap perusahaan swasta wajib memperoleh lisensi Izin Niaga Umum (INU) sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi kembali bergulirnya rencana tersebut, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menyatakan kesiapannya memasok bahan bakar pesawat di Tanah Air.

Direktur PT AKR Corporindo Tbk, Suresh Vembu, menyatakan PT Dirgantara Petroindo Raya, yang merupakan perusahaan joint venture antara AKR Corporindo dan British Petroleum (BP), siap mendukung program pemerintah tersebut.

"Kami siap jika swasta mendapatkan kesempatan memasok avtur ke bandara-bandara di Indonesia," terang dia kepada KONTAN, Selasa (26/11).

Suresh mengklaim AKRA telah memiliki infrastruktur di beberapa pelabuhan di Indonesia yang bisa mendukung rantai distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM), termasuk avtur.

Adapun kesiapan infrastruktur tersebut akan menekan biaya logistik. Selain itu, Suresh memastikan Dirgantara Petroindo Raya telah memperoleh lisensi INU. "Kami sudah membangun depo avtur di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Agustus tahun ini," ungkap dia.

Suresh menambahkan, AKRA juga telah memulai pembicaraan dengan lembaga terkait mengenai opsi menjual avtur kepada bandara lain. Namun dia masih enggan membeberkan detail mengenai rencana tersebut.

Di sisi lain, PT Pertamina mengaku tidak masalah dan siap bersaing apabila pihak swasta turut serta dalam penyediaan avtur di bisnis penerbangan tanah air.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati memastikan produksi avtur dari perusahaan pelat merah tersebut telah dilakukan secara mandiri. Selain itu, Pertamina telah meningkatkan kapasitas Kilang Cilacap sehingga produksi avtur dapat dilakukan dalam jumlah lebih besar.

"Sejak Maret 2019, kami sudah berhenti mengimpor avtur dan sejak Juni 2019 sudah mulai ekspor avtur," sebut Nicke, Selasa (26/11).

Ia menuturkan, harga avtur Pertamina tergolong kompetitif. Demi menemukan perbandingan harga, Pertamina juga turut menyediakan avtur bagi maskapai nasional di bandara-bandara di luar negeri.

Nicke mengungkapkan panjangnya rantai distribusi avtur ke kawasan Indonesia Timur masih menjadi tantangan bagi Pertamina. Oleh karena itu, Pertamina terus berupaya membangun infrastruktur demi memperpanjang ketahanan pasokan avtur dan sebagai upaya efisiensi.

Pengamat Penerbangan dan Anggota Ombudsman Bidang Perhubungan dan Infrastruktur, Alvin Lie, menilai kehadiran pihak swasta tak menjadi jaminan harga avtur akan terjangkau.

Pasalnya, perlu ada kebijakan lain oleh pemerintah, termasuk kewajiban pihak swasta untuk menyalurkan avtur ke bandara-bandara di kawasan Indonesia Timur seperti bandara di Ambon, Jayapura dan Kupang. "Konsumsi avtur di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 60% dari total konsumsi avtur di seluruh Indonesia. Tidak heran banyak yang tertarik untuk masuk," terang dia.

Alvin menambahkan, kebutuhan avtur menyumbang 30% hingga 40% dari total biaya operasional maskapai. Oleh karena itu, pemerintah harus berani memberikan kewajiban dan peluang yang sama terhadap badan usaha swasta.